Foto: Boby / Guswanto saat wawancara dengan awak media
Ringkasan Berita:
- Kekurangan anggaran operasional tingkat kecamatan (Forkopimcam) untuk pengamanan dan penanganan potensi konflik.
- Kebutuhan logistik dan fasilitas pendukung kegiatan sakral kenegaraan di tengah efisiensi anggaran.
Permintaan peningkatan siaga bagi Satpol PP dan Damkar dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau panjang. - hasil temuan dan catatan penting ini akan dibawa ke forum lanjutan bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD Trenggalek agar kebutuhan mendesak tersebut dapat terakomodasi dengan baik.
TRENGGALEK MAKNAJATIM — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja , guna membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan, Tahun Anggaran 2026, Rabu (5/8/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, Guswanto, ini berfokus pada evaluasi dan penajaman program prioritas di sejumlah sektor strategis daerah.
Usai rapat, Guswanto menyampaikan bahwa agenda tersebut dilaksanakan berdasarkan jadwal Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Trenggalek untuk menyelaraskan program kerja sesuai leading sector Komisi I.
Sejumlah OPD mitra yang hadir meliputi:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar)
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Bidang Riset
Para Camat se-Kabupaten Trenggalek
Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Protokol Setda Trenggalek.
Dari hasil pembahasan mendalam, Komisi I menemukan sejumlah catatan penting, terutama terkait alokasi anggaran yang dinilai belum sepenuhnya mampu meng-cover kebutuhan yang bersifat darurat (emergency).
Dalam pemaparannya, Guswanto menyoroti dua poin krusial yang memerlukan perhatian serius dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dinas PMD saat ini memasuki fase krusial persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) mulai dari Camat, Polsek, hingga Koramil dilibatkan secara langsung dalam pengamanan dan penanganan potensi konflik, terutama jika jumlah bakal calon melebihi lima orang.
Kendati demikian, anggaran operasional yang dibutuhkan di tingkat kecamatan dinilai belum ter-cover secara maksimal, baik dalam perencanaan awal, APBD Perubahan 2026, maupun proyeksi APBD Induk 2027.
Komisi I juga menyoroti pentingnya alokasi anggaran khusus bagi Bagian Hukum dan instansi terkait dalam menyambut rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan yang mencakup masa pra-peringatan, malam renungan suci, hingga ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) selama tiga hari berturut-turut memerlukan dukungan logistik seperti konsumsi dan fasilitas pendukung yang memadai di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
Mengantisipasi dampak musim kemarau panjang, Komisi I secara khusus meminta Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk meningkatkan kesiagaan penuh, khususnya dalam mengantisipasi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Trenggalek.
Sebagai tindak lanjut dari aspirasi dan temuan di lapangan tersebut, Komisi I akan membawa hasil pembahasan ini ke dalam forum lanjutan bersama TAPD dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek.
”Hasil rapat ini akan kami sampaikan melalui rapat bersama unsur pimpinan DPRD, TAPD, dan Badan Anggaran agar kebutuhan-kebutuhan yang bersifat darurat dan menyangkut kepentingan masyarakat luas ini, dapat terakomodir dengan baik demi kemajuan Kabupaten Trenggalek,” pungkas Guswanto.
Editor: Tatang Dahono
