Keterangan / Ombudsman Republik Indonesia didampingi Bupati Arifin kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat ( SR) Trenggalek
Ringkasan Berita:
- Ombudsman RI mengapresiasi tata kelola dan infrastruktur Sekolah Rakyat di Trenggalek yang dinilai luar biasa dan tepat sasaran.
- Dalam kunjungan kerjanya bersama Bupati Trenggalek (14/10/2026), Ombudsman juga membahas strategi pengentasan kemiskinan serta penguatan mitigasi program prioritas Presiden agar pelayanan publik berjalan optimal.
TRENGGALEK MAKNAJATIM — Program prioritas nasional yang menyentuh langsung masa depan anak-anak bangsa kembali mendapat sorotan positif.
Ombudsman Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Trenggalek untuk meninjau infrastruktur serta tata kelola Sekolah Rakyat, Rabu (14/10/2026)
Didampingi langsung oleh Bupati Trenggalek, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi program berjalan mulus tanpa ada kendala administratif maupun keluhan dari masyarakat.
Anggota Ombudsman RI, Prof. Dr. Radian Syam, S.H., M.H., yang memimpin langsung peninjauan tersebut, memberikan apresiasi tinggi terhadap kualitas program di Trenggalek.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan pemaparan komprehensif dari jajaran Pemkab Trenggalek, pembangunan infrastruktur dinilai sangat baik, permanen, serta tepat sasaran.
”Harapan dari kami Ombudsman, agar pemerintah daerah terus mendukung dan menjaga investasi negara ini.
Tujuan Sekolah Rakyat sangat mulia, yakni menjangkau anak-anak kita yang sebelumnya belum atau membutuhkan akses pendidikan, agar bisa kembali merasakan nikmatnya memperoleh bangku sekolah,” ujar Prof. Radian.
Sebagai lembaga pengawas eksternal penyelenggara pelayanan publik yang menggunakan dana APBN dan APBD, Ombudsman menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program strategis pemerintah agar berjalan optimal dan transparan.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Nur Arifin (yang akrab disapa Mas Ipin) menyambut baik masukan dan evaluasi konstruktif dari Ombudsman RI.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu krusial turut dibahas, mulai dari strategi penanganan kemiskinan, pendataan yang presisi (pendesilan), hingga pengawalan program prioritas Presiden lainnya.
”Banyak hal yang kita diskusikan tadi, mulai dari penanganan kemiskinan hingga evaluasi untuk meningkatkan tata kelola program prioritas seperti Sekolah Rakyat dan KDMP,” ungkap Mas Ipin.
Ia juga menambahkan bahwa Ombudsman mendorong penguatan sistem mitigasi risiko ke depan, sehingga penanganan masalah dapat dilakukan secara preventif, bukan sekadar reaktif saat kendala muncul.
Di sela-sela kunjungannya, pihak Ombudsman turut mengimbau masyarakat luas yang ingin menyampaikan laporan atau pengaduan terkait pelayanan publik agar:Menyertakan fakta dan bukti yang valid demi mempercepat proses tindak lanjut.
Memanfaatkan 34 kantor perwakilan Ombudsman di berbagai provinsi atau menggunakan saluran pengaduan daring.Menghindari penyebaran informasi palsu (hoaks) yang dapat menghambat proses verifikasi dan penanganan aduan.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas, program prioritas Presiden di Kabupaten Trenggalek diharapkan mampu menjadi teladan tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak penuh kepada masyarakat.
Editor:Tatang.D
