Foto : Boby / Husni Tahir ketua komisi I DPRD Trenggalek
TRENGGALEK MAKNAJATIM –
Rapat kerja komisi I DPRD kabupatenTrenggalek, bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, Badan Kepegawaian Daerah ( BKD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ), membahas isu strategis kepegawaian pemkab trenggalek, bertempat di Aula DPRD, Senin (27/10/2025).
Husni Tahir saat dikonfirmasi mengatakan, kita mengevaluasi berapa banyak sebenarnya PNS yang menjadi pengelola perencanaan, di kabupaten Trenggalek.
Ternyata jumlahnya cukup banyak yaitu ada 10.379 ASN, dengan rincian PNS 5.265, dan PPPK 5 .114 yang digaji oleh negara. Jadi ada PPPK yang diangkat dari kebijakan politis.
Dengan kondisi seperti itu, PPPK yang dibiayai oleh APBD, maka berdampak pada belanja infrastruktur.
,” Lebih lanjut Husni menyampaikan, sebaiknya tidak usah teriak teriak jalan berlobang, karena APBD kita tersedot di PPPK, dengan belanja pegawai lebih dari 1 trilyun.
Solusinya kata Husni, dengan merasionalisasi kembali kebutuhan pegawai, itu harus ditanyakan ke Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), sebenarnya butuh pegawai berapa.
Kalau APBD tidak mencukupi terus bagaimana, itu yang menjadi pertanyaan kita.
Karena itu harus di rasionalisasi kembali, berapa yang dibutuhkan untuk itu, dengan kondisi keuangan yang ada.
Dari sejumlah PPPK itu, yang paling banyak adalah guru, th 2023 saya mendapatkan jurnal dari Kemendikbud, sudah terpenuhi.
Jika dikatakan kurang guru itu perlu dipertanyakan, bila muridnya satu sekolah ada 29 siswa, apa kurang guru, dengan yang mengajar sekian orang .
Cara menghitung guru yang dibutuhkan, kata politikus senior dari Partai Hanura itu, berapa lembaga yang didirikan, kemudian dikali dengan rombel ( rombongan belajar) , terus dikali jumlah penduduk yang wajib belajar.
Bukan hanya asal hitung saja, SDN tidak semuanya ada 6 klas, jadi sebenarnya banyak persoalan yang harus dituntaskan, ” pungkas Husni.
Editor :Tatang
