Foto: Prokopim / Pemkab Ponorogo Genjot Efektivitas DBHCHT 2026
Ringkasan Berita:
- Pemkab Ponorogo memperketat pengawasan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Semester I 2026 melalui sosialisasi dan evaluasi yang dipimpin Plt. Bupati Bunda Lisdyarita pada Senin (24/8/2026).
- Dari total alokasi anggaran sebesar Rp22,41 miliar, realisasi semester pertama tercatat mencapai Rp5,56 miliar.
PONOROGO MAKNAJATIM — Guna memastikan dana keramat dari hasil tembakau tidak salah arah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab Ponorogo) mengambil sikap tegas.
Plt. Bupati Ponorogo, Bunda Lisdyarita, secara langsung memimpin Sosialisasi Kebijakan dan Evaluasi DBHCHT Semester I Tahun Anggaran 2026 di Hall Hotel Amaris Ponorogo, Senin (24/8/2026).
Langkah ini diambil untuk mengawal ketat pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar tepat waktu, tepat aturan, dan tepat sasaran.
Alokasi Jumbo dan Realisasi Semester I
Dalam pemaparannya, Bunda Lisdyarita merinci angka-angka krusial pengelolaan anggaran tahun ini:
Total Alokasi DBHCHT 2026: Rp22.412.450.000.
Realisasi Semester I: Rp5.567.671.474.
Meski penyerapan baru berada di angka tersebut, Pemkab menilai capaian ini masih dalam batas wajar karena gelombang besar program dan kegiatan lanjutan baru akan digenjot pada semester berikutnya.
Fokus Utama & Evaluasi Ketat OPD
Bunda Lisdyarita menekankan bahwa dana miliaran rupiah ini haram hukumnya melenceng dari prioritas utama, yakni:
Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program di bidang sosial dan pembinaan industri.
Sektor kesehatan.
Penegakan hukum terkait pemberantasan rokok ilegal.
”Hasil evaluasi Semester I ini selanjutnya diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pada Semester II,” tegas Bunda Lisdyarita di hadapan para jajaran perangkat daerah.
Sinergi dan Solusi Hambatan Lapangan
Acara ini tidak sekadar menjadi ajang laporan seremonial.
Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diuji secara interaktif untuk memaparkan capaian sekaligus menguliti kendala riil di lapangan.
Langkah taktis ini diambil agar ditemukan solusi cepat, sehingga efektivitas anggaran di semester kedua melonjak drastis dan dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat Ponorogo.
Sementara itu, Kabag Administrasi Perekonomian dan SDA Ponorogo, Rizky Wahyu Nugroho, menjelaskan bahwa forum strategis ini turut mendatangkan narasumber ahli, Dedhy Rachmanto dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, guna mempertajam tata kelola serta mekanisme pemantauan DBHCHT agar bersih dari penyelewengan.
Editor: Tatang Dahono
