Foto: Poto Prokopim / Plt Bupati Ponorogo Kawal Ketat Program Makan Bergizi Gratis Demi Dongkrak Ekonomi Lokal
Ringkasan Berita:
- Plt Bupati Ponorogo, Bunda Lisdyarita, menegaskan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa celah melalui SOP, pengawasan ketat, dan koordinasi lintas sektor yang kuat.
- Selain kualitas gizi, program ini wajib menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal serta rantai pasok bahan baku dari petani, peternak, dan UMKM Ponorogo.
PONOROGO MAKNAJATIM — Plt Bupati Ponorogo, Bunda Lisdyarita, menegaskan komitmen penuhnya agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya berjalan sempurna tanpa celah kesalahan.
Tidak hanya berfokus pada kualitas gizi dan ketepatan operasional, program strategis ini juga diarahkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan bagi warga Ponorogo.
Penegasan tersebut disampaikan Bunda Lisdyarita saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Satgas Program MBG Kabupaten Ponorogo di Ruang Bantarangin, Kamis (24/9).
Rapat penting ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, serta para koordinator wilayah (korwil) MBG.
”Dari awal pembentukan dapur, sampai operasional, kami harapkan tidak ada masalah sama sekali.
SOP [Standar Operasional Prosedur], pengawasan, dan evaluasi harus diperhatikan,” tegas Bunda Lisdyarita di hadapan para peserta rapat.
Dalam arahannya, ia meminta agar setiap temuan di lapangan didokumentasikan secara rinci, dilengkapi dengan analisis akar masalah serta rekomendasi penyelesaian yang terukur.
Pihak berwenang diinstruksikan untuk bergerak cepat sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta memastikan setiap tindak lanjut dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan.
”Saya meminta koordinasi antar-stakeholder diperkuat. Jangan sampai terdapat persoalan di lapangan yang berlarut-larut hanya karena lemahnya koordinasi,” imbuhnya.
Selain aspek teknis dan mitigasi risiko, Bunda Lisdyarita menaruh perhatian besar pada multiplier effect program MBG terhadap perekonomian lokal Ponorogo.
Ia meminta pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan warga setempat sebagai tenaga operasional.
”Kecuali untuk kepala SPPG, ahli gizi, atau posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, silakan diambil dari luar. Namun, untuk tenaga operasional lainnya, utamakan warga Ponorogo,” ujarnya.
Kebijakan pro-lokal ini juga diberlakukan pada sektor rantai pasok bahan baku.
Selama ketersediaan di Ponorogo masih mencukupi, pengelola dilarang mengambil pasokan pangan dari luar wilayah.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan perputaran roda ekonomi tetap berada di bumi Reog.
”Harus diupayakan mengambil bahan dari Ponorogo sendiri. Agar ekonomi berputar di Ponorogo, membantu petani kita, peternak kita, dan UMKM kita,” pungkasnya.
Melalui pengawasan ketat dan pelibatan penuh potensi lokal, Pemkab Ponorogo optimis program MBG tidak hanya sukses mencetak generasi yang sehat dan cerdas, tetapi juga mampu menggerakkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Editor: Tatang. D
