Foto: Prokopim / Perkuat tata kelola pemerintahan pemkab Ponorogo hadiri rakor penguatan integritas dan pencegahan korupsi Jatim-Bali
Ringkasan Berita:
- Mendengar arahan dari Kemendagri, KPK, dan BPKP guna menekan angka pelanggaran hukum serta membentengi kepala daerah dari penyalahgunaan wewenang.
- Mendorong kepala daerah membangun budaya integritas agar terhindar dari kasus hukum/korupsi yang merugikan masyarakat.
- Memastikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan daerah.Memperketat audit internal untuk cegah penyimpangan.
- Mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan bebas pungli
SURABAYA MAKNAJATIM – Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus menunjukkan komitmen kuatnya dalam menghadirkan birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.
Komitmen ini ditegaskan kembali melalui kehadiran Plt. Bupati Ponorogo, Bunda Lisdyarita, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Jawa Timur dan Bali yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan maraton yang berlangsung sejak pagi hingga malam tersebut diikuti oleh seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Timur serta Bali.
Berbagai materi krusial mengenai penguatan budaya integritas dipaparkan langsung oleh jajaran narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang hadir secara langsung menegaskan bahwa rakor ini merupakan langkah konkret untuk membentengi para kepala daerah dari tindakan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan serta menghambat kesejahteraan masyarakat.
”Kami berharap melalui acara ini, angka pelanggaran hukum dapat ditekan secara signifikan.
Kita membangkitkan kembali kesadaran para kepala daerah untuk memperkuat integritas dan menjaga diri agar tidak terjerat kasus hukum, khususnya korupsi,” tegas Tito.
Kehadiran Pemkab Ponorogo dalam rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkokoh fondasi tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
Pemkab Ponorogo berkomitmen penuh mendukung seluruh agenda pencegahan korupsi yang dicanangkan pemerintah pusat dan aparat penegak hukum.
Memastikan seluruh kebijakan daerah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Memperketat fungsi audit internal guna meminimalisasi potensi penyimpangan.
Menghadirkan pelayanan masyarakat yang bebas pungli, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome).
Melalui sinergi ini, Pemkab Ponorogo optimistis mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ponorogo secara menyeluruh.
Editor: Tatang Dahono
