Foto : Istimewa / Trimo Dwi Cahyono saat wawancara dengan awak media
TRENGGALEK MAKNAJATIM – pembentukan Dewan Kebudayaan Trenggalek yang seharusnya menjadi angin segar bagi para seniman, justru kini memicu polemik hangat.
Aroma “permainan belakang” dan kekhawatiran akan adanya kepentingan terselubung mulai tercium ke permukaan, memicu kritik tajam dari para tokoh budaya akar rumput.
Trimo Dwi Cahyono, sosok vokal yang menjabat sebagai Ketua Paguyuban Komunitas Jaranan Trenggalek, secara blak-blakan membongkar kegelisahan para pelaku seni.
Ia menegaskan bahwa pembentukan lembaga ini berada di titik kritis menjadi ruang aspirasi yang nyata atau sekadar “stempel” administratif yang minim legitimasi.
Trimo memperingatkan dengan keras agar pemilihan Ketua Dewan Kebudayaan tidak dijadikan agenda formalitas belaka, harus jujur dan adil (Jurdil).
Menurutnya, posisi ini sangat strategis karena akan memegang kendali atas arah kebijakan pelestarian budaya lokal.
“Kita bicara mekanisme pemilihan Ketua Dewan Kebudayaan harus transparan dan demokratis. Jangan sampai ada tatanan sepihak yang justru mencederai semangat kebudayaan itu sendiri!” tegas Trimo kepada awak media, Jumat (27/03/2026).
Sorotan tajam mengarah pada kecenderungan pembentukan lembaga publik yang seringkali dilakukan secara tertutup dengan partisipasi yang “disaring” secara terbatas.
Trimo menilai, jika pola lama ini kembali dipraktikkan, Dewan Kebudayaan Trenggalek terancam lahir tanpa taring dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat sejak hari pertama.
Ia mengingatkan bahwa ketua-ketua komunitas di Trenggalek memiliki kapasitas intelektual dan pengalaman lapangan yang tak bisa dipandang sebelah mata.
“Mengabaikan mereka sama saja dengan mengosongkan substansi dari lembaga itu sendiri,” tambahnya dengan nada getir.
Tak hanya mengkritik, Trimo juga melayangkan tuntutan konkret kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Ia mendesak agar panitia seleksi berani membuka pendaftaran calon ketua secara transparan kepada publik.
Kriteria ketat juga diusulkan, sosok yang maju harus memiliki legalitas jelas atau minimal menjabat sebagai ketua di organisasinya sendiri.
Hal ini bertujuan untuk memutus rantai “budaya elitis” yang kerap menjangkiti lembaga bentukan pemerintah.
Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah. Publik dan ribuan pelaku seni di Trenggalek tengah menunggu dengan cemas, apakah Dewan Kebudayaan ini akan menjadi rumah besar bagi identitas lokal, atau justru terjebak menjadi institusi eksklusif yang hanya dihuni oleh segelintir orang.
”Publik kini menunggu, apakah pemerintah mampu menghadirkan praktik demokrasi kultural yang substansial, atau kembali mengulang tradisi lama yang minim partisipasi,” pungkas Trimo.
Editor : Tatang Dahono
