Foto : Boby / Husni Tahir Ketua komisi 1 DPRD Trenggalek saat wawancara dengan awak media
TRENGGALEK MAKNAJATIM –
Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Husni Tahir, dalam rapat kerja (raker) bersama OPD mitra, menyebutkan bahwa, anggaran yang dialokasikan untuk Satpol PP dan Pemadam Kebakaran pada tahun 2026 adalah Rp9 miliar, yang merupakan penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu Rp11 miliar.
Menurutnya, anggaran yang ideal untuk meng-cover fungsi dan tugas pokok OPD tersebut adalah sekitar Rp12 miliar.
Minimnya alokasi ini diperkirakan karena besarnya belanja pegawai di Pemkab Trenggalek.
Anggaran awal sebesar Rp 9 miliar tersebut dialokasikan untuk:
Belanja Operasional: Rp9.667.864.990,00
Belanja Barang/Jasa dan Modal: Rp319.922.839,00
Jumlah belanja operasional yang disebutkan (Rp9.667.864.990,00) sudah melebihi total alokasi Rp 9 miliar, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian angka atau mungkin terdapat komponen lain yang termasuk dalam total alokasi awal.
Husni Tahir menyatakan bahwa untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas OPD, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp737.150.235.
Rincian Tambahan Anggaran yang Diusulkan:
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:
Jumlah: Rp353.250.000,00
Digunakan untuk operasional, simulasi, dan pengukuhan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Kabupaten Trenggalek.
Bidang Kebakaran:
Jumlah: Rp383.900.235,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Pemadam Kebakaran serta pembinaan dan pembentukan relawan Damkar.
Kebutuhan akan tambahan anggaran ini diperkuat oleh beberapa luas Wilayah kerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mencakup 14 kecamatan.
Tingginya frekuensi Kejadian Kebakaran, hingga November 2025, telah terjadi 42 kejadian kebakaran.
Sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas dan masa usianya telah habis pada Tahun 2026.
Inti dari rapat ini adalah memastikan pengoptimalan fungsi dan tugas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, meskipun dihadapkan pada keterbatasan fiskal, “pungkasnya.
