Foto: Boby / Husni Tahir Ketua Komisi 1 DPRD Trenggalek
TRENGGALEK MAKNAJATIM – Fenomena Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang marak mengguncang Jawa Timur sepanjang tahun 2026, termasuk tertangkapnya tiga kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi alarm keras bagi jalannya pemerintahan daerah.
Menanggapi situasi tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Trenggalek, Husni Tahir Hamid, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek harus melakukan koreksi mendalam terhadap setiap kebijakan yang diambil, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, integritas kepala daerah seringkali tergadai oleh beban janji politik yang tidak realistis.
Husni menyoroti bahwa kasus OTT di daerah tetangga, seperti Tulungagung, merupakan indikasi adanya beban berat yang dipikul kepala daerah untuk memenuhi janji-janji kampanye.
”Pemkab harus mengoreksi apakah kebijakan yang diambil sudah berada di ranah hukum yang benar dan apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa keadilan serta kemakmuran bagi daerah,” ujar Husni.
Ia memperingatkan agar Trenggalek tidak terjebak dalam ambisi kemajuan instan yang justru menabrak aturan hukum.
Memasuki tahun kedua masa jabatan pemerintahan saat ini, Husni menekankan pentingnya skala prioritas dalam pembangunan jangka menengah.
Ia meminta pemerintah daerah tidak asal mengambil langkah hanya demi terlihat maju.
”Kita harus punya data yang kuat untuk membangun Trenggalek. Mulai dari mana?
Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Pertanyaannya satu: apakah rencana pembangunan ini memang dikehendaki oleh masyarakat atau tidak?” tegasnya.
Sektor Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi sasaran kritik tajam Husni. Ia menyayangkan kebanggaan semu pemerintah dalam mengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.
Menurutnya, anggaran daerah seharusnya fokus pada pembinaan potensi lokal agar SDM berkualitas bisa membangun daerahnya sendiri.
”Jangan bangga uang daerah digunakan untuk ‘mengekspor’ tenaga kerja. Pada akhirnya, itu hanya untuk kepentingan individu mereka sendiri. Mereka tidak membayar retribusi ke daerah, jadi apa yang dibanggakan?” cetusnya.
Sebagai contoh kecil namun krusial, Husni menyinggung pengelolaan Car Free Day (CFD) yang sering dianggap sebagai keberhasilan ekonomi kerakyatan.
Ia meminta pemerintah tidak terlena dengan angka-angka sementara.
”Jangan hanya melihat ramainya hari ini. Sekarang UMKM mungkin dapat sekian juta, tapi minggu depan belum tentu.
Car Free Day harus dimonitor secara berkelanjutan, dilihat tren masa depannya, bukan hanya euforia sesaat,” tutup Husni.
Editor : Tatang Dahono
