Foto : Prokopim / Doding Rachma di Ketua DPRD Trenggalek
TRENGGALEK MAKNAJATIM – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Trenggalek bertempat di Graha Paripurna, Jumat (10/10/2025).
Doding Rahmadi, Ketua DPRD Trenggalek mengatakan, ” hari ini kita mengadakan rapat paripurna, mendengarkan jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD kita tahun 2026.
Kesimpulan dari teman-teman fraksi, semuanya banyak yang menanyakan tentang efisiensi dari pusat dan infrastruktur. Jadi ada dua hal itu yang ditanyakan oleh teman-teman,” ucapnya.
Kemarin kita rapat banggar bersama dengan TAPD, sudah mendapatkan kepastian tentang pemotongan anggaran untuk Kabupaten Trenggalek.
Karena sudah ada kepastian, segera rapat Komisi dengan OPD-OPD.
Karena pemotongan itu juga sudah kita breakdown sudah disepakati oleh Banggar dan TAPD.
Selanjutnya akan diperdalam oleh Komisi-Komisi dibahas melalui Badan Anggaran.
Untuk Kabupaten Trenggalek ada pengurangan sebesar Rp. 153 miliar, akan tetapi juga ada penambahan sekitar Rp. 33 miliar. Jadi ada kekurangan sebesar Rp. 120 miliar .
Kenapa APBD dikurangi, Ketua DPRD menjelaskan, pertama yang dikurangi dana desa. Dana desa ini dikurangi Rp. 24 miliar.
Terus yang kedua dana bagi hasil yang pengurangannya agak ekstrem, sebesar Rp. 47 miliar.
Padahal sebelumnya sebesar Rp. 32 miliar, sekarang 0.
Masih menurut politisi PDIP itu, ada lagi dana bagi hasil sumberdaya alam. Contoh perikanan kalau dikelola oleh pusat, ada penurunan Rp. 14 miliar.
Untuk DAU, yang kita gunakan untuk gaji pegawai dan operasional agak ekstrem, pegawai PPPK rekrutan yang terakhir tidak dibayari. Jadi kita harus membayari sendiri sebesar Rp. 43 miliar.
Untuk insentif fiskal kalau kinerja kita baik, SAKIP nya, pelaporannya, terus dapat Adipura dan sebagainya, seharusnya kita mendapatkan insentif fiskal, tetapi saat ini masih 0. Sementara kemarin kita dapatnya Rp. 31 miliar.
Yang menggembirakan, Dana Alokasi Khususnya (DAK) non fisik kita naik Rp. 15 miliar.
Dana alokasi khusus ini di tujukan untuk Tunjangan Profesi Guru, karena kita kemarin merekrut banyak PPPK guru, akhirnya ini dinaikkan.
Selanjutnya ada kabar pusat akan menambahi DAK untuk infrastruktur Rp. 43 triliun. Alhamdulillah pak bupati gercep langsung ke Jakarta, ke Kementrian dan sebagainya, akhirnya kita dapat tambahan Rp. 19 miliar untuk jalan.
Jadi total pengurangan sebesar Rp. 153 miliar, ditutup dengankenaikan tunjangan profesi guru sama DAK fisik sebesar total Rp. 33 miliar, akhirnya kita minus Rp. 120 miliar.
Terus bagaimana kita menutupi kekurangan Rp. 120 miliar, ini yang harus kita pikirkan. Kemarin kita dengan TAPD sudah membuat rancangan, nanti teman-teman di komisi-komisi untuk memperdalam.
Lebih lanjut menurut politikus senior PDIP ini APBD tahun 2026 kita Rp sebesar 1,9 triliun jika ada tambahan anggaran pinjaman.
Kalau tidak ada pinjaman APBD sebesar 1,8 triliun.
Ditambahkan Karena ini kebijakan dari pemerintah pusat, apapun yang menjadi keputusan pemerintah kita ikuti, ambil hikmahnya, yang penting program kerakyatan tidak terpotong.
Karena kondisi sekarang seperti ini, maka untuk belanja birokrasi dan sebagainya harus kita ketati bersama.
Namun untuk belanja infrastruktur menurut saya justru harus ditambahi. Kalau ada pembahan kita masukkan ke infrastruktur, sehingga masyarakat tidak merasakan imbas dan birokrasi semakin efisien, ” pungkasnya.
