Foto: Maknajatim / Gus Wanto anggota Banggar DPRD Trenggalek
Ringkasan Berita:
- DPRD Trenggalek mengkritik keras kondisi fiskal daerah yang “tidak baik-baik saja” dan mendesak OPD untuk menggenjot PAD 2027.
- Sektor yang disorot meliputi optimalisasi TPI Prigi, layanan dokter hewan, penertiban pasar-pasar hewan, serta pengawasan ketat dan iven kreatif di sektor pariwisata.
TRENGGALEK MAKNAJATIM — Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Trenggalek bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berlangsung hangat, (5/11/2026), menyisakan alarm penting bagi pengelolaan keuangan daerah.
Di tengah kondisi fiskal yang dinilai “tidak baik-baik saja”, DPRD mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berhenti bekerja dengan pola lama dan lebih agresif menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sentilan keras ini salah satunya dilayangkan oleh anggota Banggar DPRD Trenggalek, Gus Wanto.
Usai rapat, ia secara tegas mengingatkan bahwa jika pola kerja birokrasi terus berjalan linear tanpa terobosan, Trenggalek justru tengah bersiap menyambut tumpukan persoalan baru menjelang tahun anggaran 2027.
”Kondisi fiskal keuangan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek ini sedang tidak baik-baik saja.
Kalau kita tetap seperti ini, jadinya apa?
Kita mengacu pada RPJMD kita supaya tahun 2027 target PAD harus naik, dengan memberikan solusi kerja bersama-sama,” tegas Gus Wanto kepada awak media.
Gus Wanto menilai, Kabupaten Trenggalek sebenarnya memiliki lumbung-lumbung pendapatan yang melimpah namun belum dioptimalkan secara maksimal oleh dinas terkait.
Ia merinci sejumlah sektor riil yang menyimpan potensi besar untuk mendongkrak kas daerah:
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan kontrak pengelolaan tepung ikan di Dinas Perikanan dan Kelautan dinilai perlu dievaluasi ulang kontrak tahunannya.
Selain itu, regulasi terkait culture (budidaya/usaha masyarakat) di Prigi didesak segera ditindaklanjuti dengan payung hukum yang aman dan berpihak pada pengusaha lokal.
Trenggalek memiliki sumber daya manusia berupa dokter hewan yang mumpuni.
Gus Wanto menyarankan agar keahlian ini dikapitalisasi melalui program layanan terpadu atau vaksinasi hewan berkala (bulanan/triwulanan) yang bernilai retribusi bagi PAD.
Jaringan pasar hewan di berbagai wilayah—mulai dari Pasar Pon, Pasar Legi Durenan, Pasar Wage Panggul, Pasar Kliwon Dongko, Pasar Legi Munjungan, hingga Pasar Tanggaran Pule—diminta untuk ditertibkan pengelolaannya.
siapa yang punya hak pakai dan wajib bayar, harus patuh, bukan sekadar memasang target kosong tanpa eksekusi di lapangan.
Sorotan tajam juga diarahkan ke sektor pariwisata. Banggar menemukan adanya celah potensi kebocoran retribusi akibat lemahnya pengawasan di sejumlah destinasi wisata, khususnya pada rentang waktu tertentu di malam hari.
Kendati mengapresiasi adanya perbaikan penjagaan pada malam akhir pekan (Sabtu-Minggu), ia mendorong optimalisasi perahu wisata serta penyelenggaraan iven kreatif.
Mulai dari kejuaraan balap perahu hingga pemanfaatan tren hiburan masyarakat seperti sound horeg, dinilai bisa dikemas oleh Event Organizer (EO) maupun dinas terkait sebagai magnet ekonomi sekaligus pendulang PAD.
Menutup keterangannya, Gus Wanto menegaskan bahwa kritik pedas yang ia sampaikan di ruang Banggar bukanlah bentuk amarah personal, melainkan alarm pengingat berbasis data dan realitas empiris di lapangan.
Kekayaan alam dan potensi ekonomi Trenggalek dinilai mubazir jika tidak dikelola dengan orientasi hasil yang terukur.
”Saya mengkritisi ini bukan marah, tapi punya dasar yang jelas dan fakta di lapangan.
Jangan sampai kita ini memiliki kekayaan sekian banyak, tapi tidak termanfaatkan secara maksimal. Ini harapan saya untuk kepentingan tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.
Editor: Tatang. D
