Foto : Prokopim / Kumpulkan Semua Potensi, Mas Ipin Gelar Rapat Staf Penanganan Pasca Bencana di Kabupaten Trenggalek.
TRENGGALEK MAKNAJATIM –
Pasca bencana alam mulai dari banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Trenggalek Bupati Mochamad Nur Arifin mengumpulkan jajaran terkait ( 2/6/2025 )
Bupati Arifin usai memimpin rapat, menjelaslan, untuk desa Depok Kecamatan Bendungan kita menunggu relokasi, karena tanahnya sudah di usulkan oleh Kepala Desa.
Dan Pemerintah Provinsi juga sudah menyanggupi sama seperti kasus-kasus yang lain,” terangnya.
Kepada Pemerintah Provinsi saya ucapkan terimakasih setelah tanahnya nanti jika sudah kita sepakati, baru kita laksanakan.
‘Sambil menunggu, kita siapkan dulu kebutuhan mendesak untuk masyarakat sekarang, seperti air bersih.” ujarnya.
Kedua, kemudian Ngares, kita sedang menunggu kesediaan warga untuk memberikan lahannya, karena akan dibangun tanggul oleh BBWS/ Kementrian PU.
Sehingga Kalau hari ini sudah ada kesepakatan bermaterai dari warga, maka akan segera bisa dieksekusi.
Ketiga, kita tadi mendengar dari Pemerintah Desa Tawing ada bencana yang bisa dihindari. Meskipun sungai bukan kewenangan mereka, tapi mereka melakukan gotong royong.
Nah ini tadi kita juga panggil semua camat, semua lurah kemudian kepala desa-kepala desa di daerah yang rawan. Kita segera melakukan Colaborative Actions, semua dinas mulai dari pertanian.
Untuk Pertanian jangan ngomong itu bukan kewenanganmu, tapi kamu punya kewenangan untuk memastikan luas lahan tanammu tidak terganggu, karena padi terendam banjir.
Maka meninggikan tanggul-tanggul, membersihkan irigasi dan memperdalam itu juga merupakan bagian dari optimalisasi lahan, untuk mendukung swasembada pangannya Pak Presiden.
“Jadi semua dinas melakukan gotong royong untuk bisa melakukan perkuatan, di wilayah kewenangannya masing-masing. Tetapi tujuan utamanya adalah bagaimana resiko bencana bisa kita hindari,” tegas Mas Ipin.
Untuk bencana tanah longsor di Desa Depok Kecamatan Bendungan, Bupati menerangkan prioritas warga yang direlokasi sebanyak 71 KK. Karena itu ternyata rawan, topsoilnya tidak terlalu dalam. Terus batuannya juga beresiko Sliding.
Ditanya kesediaan warga untuk relokasi, Mas Ipin menegaskan, tentunya masyarakat juga memprioritaskan keselamatan. Yang penting bagi warga lokasinya tidak terlalu jauh dari tempat mereka mencari mata pencaharian.
Lokasi relokasi sendiri sudah diusulkan oleh desa. Tetapi kita akan melihat kelayakannya. Sama seperti yang kemarin di Ngrandu, desa mengusulkan titik, tetapi bagi kami titiknya tetap masih rawan. Karena yang diusulkan masih di daerah dengan kemiringan lebih dari 30 sampai 45%.
Kalau mau Cut and Fill, harganya juga lebih mahal dari membangun rumahnya sendiri.
Maka kita minta lahannya yang memang aman. Tidak berada di kawasan yang rawan. Kemudian secara anggaran kita juga bisa optimalkan.
Untuk Ngares apakah mendapatkan perlakuan yang sama, bupati muda ini menjelaskan “untuk Ngares, sementara masih minta relokasi. Tapi relokasinya tidak terpusat. Karena relokasinya, mereka ternyata punya lahan sendiri-sendiri di sebrang sungai. Sehingga kita nanti tinggal melakukan pembangunan saja.
Kalau tanahnya sudah clear and clean itu punya warga kita akan segera bangunkan.dan itu relatif lebih ringan karena 11 rumah dan tanahnya, tanah mereka sendiri tidak harus relokasi terpusat.
Untuk itu bisa sekalian kita ajukan ke provinsi, kalaupun nggak kabupaten bisa.
Yang terpenting sekarang tanggulnya bisa segera dikerjakan. Karena ini kita diminta cepat.
Saya juga melakukan komunikasi dengan kepala BBWS dan juga kementrian PU. Melalui sambungan Watshap kita sudah kirimkan tangap bencananya dan beliau sudah menerjunkan tim kaji cepat untuk segera pembangunan.
Karena ditunggu hari ini, makanya kita menggelar rapat hari ini karena ditunggu pernyataan bermaterai dari warga untuk mau melepaskan tanahnya. “Tidak luas, hanya sekitar 100 m² untuk pembangunan tanggul permanen,” tandasnya.
Kades Depok, Kecamatan Bendungan, Sugeng Asmoro membenarkan terkait rencana relokasi warganya yang terdampak bencana tanah longsor beberapa waktu yang lalu.
“Untuk relokasi beberapa waktu lalu dari berbagai pihak baik BPBD kemudian Perhutani, ada satu titik yang direncanakan. Cuma itu belum pasti, karena nanti masih di ajukan ke Badan Geologi terkait keamanannya,” terang mantan anggota DPRD Trenggalek itu.
Sampai saat ini data yang masuk dari warga kami yang direncanakan ada sekitar 71 KK. 15 KK di lahan sendiri, sedangkan 57 ikut pemerintah.”
Masyarakat yang kondisinya harus direlokasi, mereka mengikuti rencana relokasi ini. Karena tidak ada pilihan lain.
