banner 728x250

Bagian Hukum dan Asisten Absen Rapat Pansus I DPRD Trenggalek Diskors

banner 120x600
banner 468x60

Foto: Maknajatim / Ketua pansus 1 DPRD Trenggalek Gus Wanto

 

banner 325x300

Ringkasan Berita:

  • Rapat Pansus I DPRD Trenggalek (18/11/2026) terpaksa ditunda karena tidak memenuhi kuorum.
  • Hanya perwakilan Kominfo yang hadir, sementara Bagian Hukum dan Asisten Setda absen akibat jadwal yang bentrok dengan agenda Raperda Pilkades dan PDRD.
  • ​Wakil Ketua Pansus I, Gus Wanto, menyayangkan penundaan ini karena rapat tersebut merupakan tahap akhir tindak lanjut harmonisasi Pemprov Jatim terkait penyesuaian aturan PPID sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.

​TRENGGALEK MAKNAJATIM – Rapat Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Trenggalek terpaksa dihentikan sementara (skors) pada Kamis (18/11/2026).

Ketidak hadiran perwakilan Bagian Hukum dan Asisten Sekretariat Daerah (Setda) membuat forum pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut tidak memenuhi kuorum, karena hanya dihadiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

​Wakil Ketua Pansus I DPRD Trenggalek, Gus Wanto, menyayangkan absennya pihak eksekutif yang seharusnya menjadi mitra kunci dalam finalisasi regulasi ini.

Padahal, agenda rapat siang itu sangat krusial, yakni menindaklanjuti hasil harmonisasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sekaligus menyamakan pemahaman sebelum Raperda disahkan.

​”Undangan sudah kami sampaikan untuk pukul 13.00 WIB. Namun, karena yang hadir hanya dari Kominfo sementara Bagian Hukum dan Asisten belum hadir, rapat belum memenuhi kuorum,” ujar Gus Wanto saat dikonfirmasi usai penundaan rapat.

​Sesuai mekanisme dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Trenggalek, pimpinan rapat sempat mengambil langkah skors pertama selama 30 menit untuk menunggu kehadiran pihak eksekutif.

Karena hingga batas waktu berakhir belum ada tanda-tanda kehadiran, skors kembali diperpanjang selama 15 menit.

​”Langkah penundaan sesuai tatib sudah kami lakukan seluruhnya.

Akhirnya, pimpinan Pansus memutuskan rapat kami skors dan ditunda,” tegasnya.

​Berdasarkan informasi yang dihimpun, absennya perwakilan Bagian Hukum dikarenakan bentroknya jadwal.

Pada waktu yang bersamaan, mereka tengah mengikuti pembahasan Raperda Pilkades serta menghadiri agenda terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

​Gus Wanto menilai penundaan ini cukup disayangkan mengingat substansi Raperda sebenarnya sudah memasuki tahap akhir.

Materi yang dibahas telah melalui proses harmonisasi tingkat provinsi dan hanya menyisakan penyesuaian teknis sesuai amanat Permendagri Nomor 2 Tahun 2026.

​”Kalau melihat rekomendasi dari provinsi, kita tinggal memasukkan beberapa poin penyesuaian pasal dan ayat.

Terutama menyangkut tugas pokok Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), di mana secara regulasi pejabat penanggung jawabnya adalah Bupati, namun pendelegasiannya berada pada Sekda,” jelas Gus Wanto.

​Pansus I berharap pihak eksekutif segera merespons hasil rekomendasi provinsi tersebut pada jadwal rapat berikutnya agar tahapan penyusunan Raperda ini dapat segera rampung.

Editor: Tatang

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *