banner 728x250

Honor Jauh dari UMR Sejumlah Relawan SPPG Trenggalek Pilih Mundur

banner 120x600
banner 468x60

Foto: Maknajatim / SPPG Trenggalek terancam ditinggal relawan nya

 

banner 325x300

 

Ringkasan Berità:

  • Alokasi dana Rp 3.000 per penerima manfaat tidak cukup menutupi operasional dapur, utilitas, BPJS, dan honor relawan sekaligus.
  • ​ Penyesuaian anggaran membuat honor relawan anjlok (berkisar Rp 39.000–70.000), memicu mundurnya sejumlah pekerja.
  • ​Berkurangnya jumlah karyawan (dari 47 menjadi 42 orang) memaksa pengelola ikut terjun langsung ke dapur agar pelayanan tidak terlambat.

​TRENGGALEK MAKNAJATIM — Penerapan aturan dan petunjuk teknis (juknis) baru terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Trenggalek menuai keluhan dari kalangan mitra.

Paguyuban SPPG Trenggalek mengungkapkan bahwa regulasi baru ini menghadirkan dilema pelik antara mempertahankan jumlah tenaga kerja, mencukupi biaya operasional dapur, hingga perlindungan jaminan sosial bagi para relawan.

​Ketua Paguyuban SPPG Trenggalek, Imam Waldi, membeberkan simulasi perhitungan anggaran yang saat ini menjadi beban pikiran para mitra di lapangan, Señin (16/11/2026 ).

 

Berdasarkan aturan tersebut kita simulasikkan alokasi dana ditetapkan sebesar Rp 3.000 dikali 1.000 penerima manfaat, yang menghasilkan total Rp 3.000.000 per hari.

Anggaran itu harus mencakup seluruh biaya operasional dapur, kebutuhan memasak, hingga pembayaran honor bagi 15 relawan yang melayani 1.000 penerima manfaat.

​Menurut Imam, para mitra dihadapkan pada pilihan yang serba sulit.

Di satu sisi, jumlah relawan dipertahankan agar aktivitas dapur tetap berjalan.

Namun di sisi lain, jika jumlah relawan tidak dikurangi, anggaran operasional menjadi kurang dan BPJS tenaga kerja terancam tidak tercover.

​”Perintah BGN betul tidak boleh dikurangi, tetapi BPJS-nya akhirnya tidak tercover. Ini yang bikin mitra pusing,” ungkap Imam Waldi.

​Kondisi ini menimbulkan dilema sosial bagi pengelola. Di satu sisi mereka merasa kasihan karena para pekerja sangat membutuhkan pekerjaan, namun di sisi lain kemampuan finansial mitra sangat terbatas.

Akibat tekanan tersebut, sebagian pekerja memilih bertahan, sementara sebagian lainnya memilih mundur.

​Persoalan honorarium juga menjadi sorotan utama. Saat ini, besaran honor yang diterima oleh relawan bervariasi mulai dari Rp 39.000, Rp 60.000, hingga Rp 70.000 per hari/sesi, yang nilainya masih jauh dari standar UMR Kabupaten.

​Sebelumnya, pihak pengelola telah menawarkan opsi kepada para relawan terkait penyesuaian juknis baru yang mengharuskan penyesuaian honor.

Di SPPG yang dikelola Imam, penawaran opsi tersebut berujung pada keputusan sejumlah relawan yang memilih mundur.

​Dalam pengelolaan tersebut, mitra juga menawarkan dua opsi kepada relawan untuk tetap bekerja dengan penyesuaian gaji, mengingat dana Rp 3.000 per penerima harus dibagi untuk kebutuhan operasional lainnya seperti listrik, air, dan internet yang menggunakan skema at cost sesuai tagihan pemakaian.

Akibat dinamika ini, jumlah relawan SPPG yang mulanya tercatat sebanyak 47 orang kini menyusut menjadi 42 orang.
​
​Selain persoalan finansial dan tenaga kerja, tantangan teknis dalam proses pengolahan makanan turut menambah beban pengelola.

Variasi menu harian yang terkadang mudah dan terkadang sulit membuat para pekerja kerap keteteran di dapur.

​Menghadapi situasi tersebut, para mitra tidak tinggal diam. Mereka terpaksa turun tangan langsung ke dapur dan ikut terjun dalam proses pengolahan demi mengantisipasi keterlambatan serta menjaga kelancaran distribusi layanan kepada penerima manfaat.

Editor: Tatang

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *