Foto : Boby / Husni Tahir Ketua Komisi I DPRD Trenggalek
TRENGGALEK,MAKNAJATIM –
Komisi I DPRD Trenggalek, rapat dengar pendapat bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD), Camat Pule dan Kepala Desa Sidomulyo.
Rapat tersebut terkait dengan dugaan korupsi dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani porang di Trenggalek
,Rabu (12/3/2025).
Husni Tahir Ketua Komisi I DPRD Trenggalek menyampaikan, dalam rapat ini pihaknya telah memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Camat Pule, serta Kepala Desa Sidomulyo.
“Pemanggilan ini bukan untuk menjustifikasi individu tertentu, melainkan untuk memahami dampak permasalahan ini terhadap program daerah,” kata Husni.
Masih menurut Husni, salah satu tujuan utama program KUR Porang adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, dugaan korupsi ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan tersebut.
Padahal Trenggalek telah memiliki pabrik untuk menampung hasil panen porang, tetapi dampak dari kasus ini turut mempengaruhi operasional pabrik yang masih belum berproduksi.
, “Seharusnya program bupati Trenggalek ini, didukung penuh oleh semua pihak,” jelasnya.
Lebih lanjut, langkah yang diambil Komisi I bukanlah untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk pengawasan, terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pihaknya juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
Terpisah Kepala DPMD Trenggalek, Agus Dwi Karyanto, memastikan bahwa pelayanan di Desa Sidomulyo tetap berjalan normal, karena ada pengganti sementara untuk posisi Sekdes, yang tersangkut dugaan kasus ini.
“Ditambahkan kami sudah mengeluarkan surat pemberhentian sementara, dan telah melantik Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikannya,” tutupnya.
.
