banner 728x250

Komisi II DPRD Trenggalek Matangkan Raperda Digitalisasi PAD, Tekan Kebocoran Anggaran

banner 120x600
banner 468x60

Foto: Maknajatim / Mugianto Ketua Komisi II DPRD Trenggalek

 

banner 325x300

Ringkasan berita:

  • Komisi II DPRD Trenggalek menggelar FGD (Kamis, 19/11/2026) untuk mematangkan Raperda inisiatif Digitalisasi Pengelolaan PAD guna menekan kebocoran anggaran serta meningkatkan transparansi dan potensi pendapatan daerah.
  • Draf ini selanjutnya akan dikonsultasikan ke Pemprov Jatim dan menjalani fasilitasi Kemenkumham sebelum dibahas Pansus DPRD Trenggalek.

​TRENGGALEK MAKNAJATIM – Komisi II DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Graha Paripurna ini menghadirkan narasumber, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pemangku kepentingan terkait.

​Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Mugianto, menyampaikan bahwa FGD tersebut menjadi ruang penjaringan masukan guna menyempurnakan Naskah Akademik (NA) dan draf Raperda sebelum masuk ke tahapan legislasi berikutnya.

Menurutnya, peserta forum sepakat mengenai pentingnya percepatan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

​”Tujuannya jelas untuk menekan tingkat kebocoran, sekaligus meningkatkan efektivitas dan transparansi penerimaan daerah.

Jika Perda ini sudah diterapkan oleh para pemangku kepentingan, tentu akan mendongkrak potensi PAD jauh lebih baik dari hari ini,” ujar Mugianto usai kegiatan.

​Mugianto menambahkan, Raperda ini merupakan inisiatif Komisi II DPRD Trenggalek untuk menyediakan payung hukum tata kelola keuangan daerah yang lebih modern dan terukur.

​”Kami di Komisi II memiliki niat kuat untuk meminimalkan celah kebocoran anggaran.

Kami berharap pengelolaan penerimaan pendapatan daerah ke depan benar-benar transparan, efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.

​Setelah penyempurnaan draf, Komisi II akan mengonsultasikan Raperda tersebut ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pembahasan lanjutan melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD Trenggalek akan dijadwalkan setelah proses fasilitasi bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selesai.

Editor: Tatang

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *