banner 728x250

Taat Pajak tapi Nol Proyek Kontraktor Kecil Trenggalek Angkat Bicara

banner 120x600
banner 468x60

Foto: Maknajatim / Muktiharsaya Direktur CV ​Jopuro

 

banner 325x300

Ringkasan Berita:

  • Kontraktor berklasifikasi kecil di Kabupaten Trenggalek mengeluhkan kian sulitnya mendapatkan proyek Penunjukan Langsung (PL).
  • Direktur CV Jopuro, Muktiharsaya menyampaikan meski seluruh kewajiban pajak, perizinan, BPJS, hingga company profile ke dinas terkait rutin dipenuhi, tidak mendapatkan pekerjaan.
  • Kalau seperti ini, kita dituntut menghidupi izin-izin usaha, BPJS, dll, namun Pemkab tidak ada kepedulian. Jika terus begini kita akan mengambil sikap.

​TRENGGALEK MAKNAJATIM — Kontraktor berklasifikasi kecil di Kabupaten Trenggalek mulai menyuarakan kegelisahan terkait sulitnya memperoleh pekerjaan Penunjukan Langsung (PL).

Kondisi ini dinilai kian membingungkan pelaku usaha lokal di tengah kewajiban administrasi dan pajak yang terus berjalan.

​Direktur CV Jopuro, Muktiharsaya, mengungkapkan bahwa peluang mendapatkan proyek PL bagi kontraktor kecil semakin menyempit dalam beberapa tahun terakhir.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya perusahaannya masih berkesempatan menggarap setidaknya satu paket pekerjaan, tahun ini ia mengaku tidak mendapatkan proyek sama sekali.

​”Tahun-tahun kemarin mendingan kita masih mendapatkan satu pekerjaan, tahun ini zonk tidak dapat.

Padahal tiap tahun pajak bayar, persyaratan dokumen dan izin-izin terpenuhi semua seperti BPJS dan lain-lain,” ujarnya saat dikonfirmasi.

​Menurut Muktiharsaya, kebingungan tersebut juga dirasakan sejumlah rekan sesama kontraktor kecil.

Ia menyebut company profile serta permohonan perusahaan rutin diperbarui dan diserahkan ke dinas terkait setiap tahun, namun akses terhadap pekerjaan tetap terasa buntu.

​Di sisi lain, ia menyoroti adanya ketimpangan distribusi pekerjaan.

Menurutnya, ada penyedia jasa tertentu yang justru mendapat lebih dari satu paket, padahal pemerataan proyek dinilai bisa dilakukan untuk menopang keberlangsungan kontraktor kecil.

​”Kami juga bingung, teman-teman banyak yang curhat juga. Namun ada juga kontraktor yang dapat lebih, padahal kalau itu dibagi-bagi, pekerjaan itu rata untuk para kontraktor,” katanya.

​Ia bahkan melontarkan perumpamaan tajam untuk menggambarkan kebuntuan komunikasi dan akses yang dirasakan kontraktor kecil di lapangan.

​”Terus terang kami kebingungan untuk mengakses. Kalau ibaratnya warung itu kita mau beli warungnya di mana, yang menerima uang itu siapa, kami juga siap kalau mungkin ada persyaratan seperti itu,” ungkapnya.

​Muktiharsaya menegaskan bahwa keluhan ini disampaikan agar para pemangku kebijakan sektor konstruksi di Trenggalek mendengar suara pelaku usaha skala kecil.

Baginya, proses tender atau lelang skala besar terlalu jauh untuk dijangkau, sehingga skema PL menjadi tumpuan utama.

​Ia menilai mekanisme pembagian PL seharusnya dapat diatur secara lebih adil dan merata melalui asosiasi masing-masing, selama legalitas dan perizinan perusahaan masih aktif.

Kondisi saat ini, menurutnya, memunculkan kesan adanya monopoli oleh pihak-pihak tertentu.

​”Jadi di sini kelihatannya ada dugaan monopoli beberapa rekanan tertentu.

Kalau seperti ini, kita dituntut menghidupi izin-izin usaha, BPJS, dll, namun Pemkab tidak ada kepedulian, jika terus begini kita akan mengambil sikap,” tegasnya.

Sementara Itu Pj Sekda Trenggalek Triadi Admono saat dihubungi masih Dinas luar (DL).

Editor: Tatang

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *