banner 728x250

Cegah Kebijakan Salah Arah DPRD Trenggalek Godok Perda Riset dan Inovasi

banner 120x600
banner 468x60

Foto: Maknajatim / Dian Arifin Sekretaris Komisi 1 DPRD Trenggalek

 

banner 325x300

Ringkasan Berita:

  • Komisi I DPRD Trenggalek menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah OPD, akademisi (UNS Surakarta, STKIP, Poltekkes Malang), dan tim ahli untuk menyusun naskah akademik Raperda inisiatif tentang Riset dan Inovasi Daerah, Kamis (19/11/2026).
  • Sekretaris Komisi I DPRD Trenggalek, Dian Arifin, menyampaikan bahwa perda ini disusun agar seluruh kebijakan daerah memiliki landasan riset yang kuat dan inovasi bisa diterapkan langsung dalam pekerjaan, tidak sekadar berhenti pada penelitian.

​TRENGGALEK MAKNAJATIM – Komisi I DPRD Kabupaten Trenggalek mulai mematangkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Riset dan Inovasi Daerah.

Pembahasan awal digelar melalui Focus Group Discussion (FGD) di Aula DPRD Trenggalek, Kamis (19/11/2026), dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kalangan akademisi, hingga tim ahli.

​Sekretaris Komisi I DPRD Trenggalek, Dian Arifin, menegaskan bahwa kehadiran regulasi ini sangat krusial sebagai landasan pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan.

​”Kita berharap dengan terbitnya perda ini nanti, seluruh kebijakan daerah bisa berlandaskan pada regulasi riset dan inovasi.

Sehingga, tidak terjadi salah dalam mengambil kebijakan,” ujar Dian di sela-sela kegiatan.

​Lebih jauh, politisi dari PKS ini menekankan bahwa produk inovasi di Kabupaten Trenggalek tidak boleh hanya berhenti di atas kertas atau sebatas dokumen penelitian semata.

Menurutnya, hasil riset harus benar-benar terimplementasi dan berdampak langsung pada kinerja serta pelayanan publik.

​Dalam menyusun naskah akademik Raperda inisiatif Komisi I ini, DPRD Trenggalek menggandeng tim ahli dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

FGD tersebut juga turut menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Bapperida, Dinas Pendidikan, seluruh jajaran OPD, hingga institusi pendidikan seperti STKIP PGRI Trenggalek, Poltekkes Kemenkes Malang, serta pihak terkait lainnya.

​Meski memiliki urgensi tinggi, Dian mengakui bahwa pengesahan Raperda Riset dan Inovasi Daerah ini kemungkinan besar baru akan rampung pada tahun 2027 mendatang.

​”Sebenarnya target awal kita selesai tahun ini.
Namun melihat waktunya yang sudah memasuki akhir November, rasanya tidak memungkinkan, sehingga akan dituntaskan pada tahun 2027,” jelasnya.

​Dian membeberkan, mundurnya jadwal pembahasan tersebut disebabkan Komisi I masih harus menuntaskan tanggungan Raperda Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang sempat tertahan cukup lama di tingkat provinsi.

Setelah melakukan konsultasi dan memastikan Raperda KIP memasuki tahap akhir penyusunan, Komisi I kini langsung tancap gas menggarap Raperda Riset dan Inovasi Daerah.

Editor: Tatang

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *