Foto: Maknajatim / Sukarodin Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek
Ringkasan Berita:
- Komisi IV DPRD Trenggalek meminta pengadaan meja biliar oleh Dispora ditunda karena dinilai belum mendesak.
- Anggarannya disarankan dialihkan untuk memperbaiki fasilitas stadion yang memprihatinkan (seperti MCK) serta mendukung cabor berprestasi lain demi asas keadilan.
TRENGGALEK MAKNAJATIM — Rencana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Trenggalek untuk melakukan pengadaan meja biliar mendapat lampu kuning dari legislatif.
Komisi IV DPRD Trenggalek secara tegas meminta agar program tersebut ditunda.
Anggarannya dinilai lebih baik dialihkan untuk pembenahan fasilitas publik yang kondisinya kian memprihatinkan, seperti Stadion Menaksopal.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarodin, menjelaskan bahwa penundaan ini bukan berarti menolak perkembangan cabang olahraga biliar di daerah.
Namun, pihaknya menekankan pentingnya skala prioritas dalam penggunaan anggaran daerah agar benar-benar menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat dan para atlet.
”Menurut kami, sarana prasarana olahraga yang lebih prioritas ketimbang meja biliar masih banyak,” ujar Sukarodin.
Fasilitas Stadion Jadi Sorotan Utama
Sebagai bentuk perbandingan, Sukarodin secara khusus menyoroti kondisi fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) di Stadion Menaksopal yang saat ini dalam kondisi memprihatinkan.
Bagi legislatif, fasilitas dasar seperti sanitasi stadion jauh lebih mendesak untuk segera diperbaiki demi kenyamanan pengunjung maupun atlet yang berlatih.
Selain itu, pengalihan anggaran ini juga didasari oleh prinsip keadilan antarcabang olahraga. Sukarodin mengingatkan agar kebijakan anggaran tidak memicu kecemburuan sosial di antara cabor yang ada di Trenggalek.
”Masih banyak cabor lain yang telah menorehkan prestasi namun belum mendapatkan fasilitas penunjang yang memadai.
Apalagi, terkait pengadaan meja biliar di notulen Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) saat pembahasan juga tidak ada,” tegasnya.
Terkait mekanisme pergeseran anggaran, Sukarodin menyebut pihaknya menyerahkan hal tersebut pada regulasi yang berlaku.
Jika aturan memperbolehkan adanya pergeseran pos anggaran, rekomendasi tersebut akan langsung direalisasikan.
Namun, jika regulasi tidak memungkinkan, usulan pengadaan dapat dijadwalkan kembali pada siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode berikutnya.
Tidak hanya menyoroti soal fasilitas fisik dan pengadaan barang, Komisi IV DPRD Trenggalek juga memberikan perhatian serius terhadap tata kelola kawasan olahraga, khususnya sektor perparkiran di Stadion Menaksopal dan Lapangan Sumbergedong.
Sukarodin mendorong agar pengelolaan aset parkir di lingkungan fasilitas milik pemerintah daerah tersebut dapat disatukan di bawah satu kendali, yakni langsung di bawah pengelolaan Dispora.
Langkah ini diyakini mampu menciptakan ketertiban yang lebih baik.
”Sehingga ketika ada iven-iven, penataan parkir hingga pedagang di sana akan jauh lebih aman dan kondusif,” tutupnya.
Editor: Tatang.D
