Foto Boby / Doding Rachmadi Ketua DPRD Trenggalek
TRENGGALEK MAKNAJATIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat koordinasi lintas sektoral, guna memastikan percepatan pembangunan proyek Sekolah Rakyat berjalan tanpa kendala.
Rapat yang berlangsung di Aula Gedung DPRD pada Selasa (10/3/2026) ini menghadirkan PPK Kementerian PUPR, Dinas PUPR Trenggalek, Dinas Pendidikan, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda).
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rachmadi, menegaskan bahwa koordinasi ini krusial untuk memetakan hambatan di lapangan agar dapat segera dicarikan solusi bersama.
Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu strategis berhasil disepakati, di antaranya:
Pembebasan Lahan: Keluhan petani terdampak terkait kompensasi lahan dipastikan tuntas. Bakeuda mengonfirmasi bahwa anggaran ganti rugi saat ini telah tersedia dan siap direalisasikan.
Mengingat lokasi gerbang Sekolah Rakyat berdekatan dengan TK dan PAUD, Doding meminta pengawas proyek memastikan aspek keselamatan. Kendaraan berat yang keluar-masuk diwajibkan berhenti sejenak saat jam pulang sekolah anak-anak.
Pihak pelaksana proyek diwajibkan menyiapkan mobil pembersih untuk menyisir sisa material atau tanah di jalan umum setiap pagi dan sore hari guna menjaga kenyamanan pengguna jalan.
Doding juga menekankan tanggung jawab pelaksana proyek terhadap kerusakan infrastruktur akibat mobilisasi alat berat.
”Kerusakan jalan di perempatan Basuki hingga jalur Pasar Pon menuju Sidomulyo adalah tanggung jawab proyek Sekolah Rakyat.
Harus diperbaiki kembali agar mobilitas warga tidak terganggu,” tegas Doding.
Proyek Sekolah Rakyat ini merupakan program strategis dengan total anggaran mencapai Rp225 miliar.
Namun, hingga saat ini progres pembangunan baru menyentuh angka 9 persen. Padahal, proyek ditargetkan harus rampung sepenuhnya pada 30 Juni 2026.
”Pembangunan ini membutuhkan tenaga ekstra. Saya meminta semua pihak bahu-membahu menyukseskan proyek ini tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Ditambahkan Sekolah Rakyat ini didesain khusus bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2.
Saat ini, aktivitas pembelajaran untuk 67 siswa jenjang SD dan SMP masih menumpang di gedung BLK.
Nantinya, setelah bangunan fisik selesai, seluruh siswa akan dipindahkan ke fasilitas baru. Program ini dipastikan gratis total, bahkan direncanakan akan dikembangkan hingga jenjang SMA dengan seluruh biaya ditanggung oleh negara.
Editor : Dahono
