Foto:Prokopim / Bupati Arifin menghadiri acara Halal Bihalal di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Makmur, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan.
TRENGGALEK MAKNAJATIM – Pemerintah Kabupaten Trenggalek tengah menyiapkan skema kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini bukan sekadar mengikuti instruksi pemerintah pusat terkait penghematan konsumsi BBM akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah, melainkan langkah strategis untuk efisiensi anggaran daerah.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, mengungkapkan bahwa berdasarkan kalkulasi bersama jajarannya, pemberlakuan WFH yang tepat sasaran diproyeksikan mampu menghemat anggaran operasional pemerintah hingga Rp9 miliar.
”Saya sudah berkoordinasi dengan Pak Sekda, penghematan dari WFH ini nantinya sekitar Rp9 miliar. Anggaran tersebut akan kita alokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur jalan,” ujar Bupati yang akrab disapa Mas Ipin saat menghadiri acara Halal Bihalal di Koperasi Serba Usaha (KSU) Sumber Makmur, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Rabu (15/4).
Berbeda dengan pola WFH pada umumnya yang sering diletakkan di akhir pekan, Mas Ipin menginstruksikan agar WFH di lingkup Pemkab Trenggalek dilaksanakan setiap hari Rabu.
Hal ini bertujuan agar kebijakan tersebut murni untuk efisiensi kerja, bukan sebagai perpanjangan libur akhir pekan (long weekend).
”Selama ini kami belum melaksanakan karena saya ingin WFH nanti benar-benar berdampak pada penghematan konsumsi BBM.
Kami izin melaksanakan nanti setiap hari Rabu, bukan hari Jumat. Jadi, ASN tetap berada di rumah untuk bekerja, bukan libur,” tegas Bendahara APEKSINDO tersebut.
Mas Ipin juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran agar kebijakan ini tidak menjadi formalitas semata.
Jika tidak memberikan dampak signifikan terhadap penghematan, maka kebijakan tersebut tidak akan diteruskan.
Terkait kekhawatiran masyarakat akan terganggunya urusan administratif, kepala daerah muda ini memastikan bahwa pelayanan publik tidak akan terhambat.
Perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat akan tetap beroperasi normal dan memberikan layanan seperti biasa.
”Pelayanan terhadap masyarakat dipastikan tidak terganggu. Perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan tetap siaga memberikan pelayanan seperti semula,” pungkasnya di hadapan masyarakat Munjungan.
Editor : Dahono
