Foto :Istimewa / Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin respon Pemerintah Pusat terkait pemberlakuan Work From Home (WFH)
dr. Saeroni Direktur RSUD dr. Soedomo Trenggalek
TRENGGALEK MAKNAJATIM– Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin (Mas Ipin), mengeluarkan sikap tegas merespons kebijakan Pemerintah Pusat terkait pemberlakuan Work From Home (WFH) satu hari setiap minggu yang dimulai per 1 April 2026.
Dengan nada bicara yang lugas, Mas Ipin menegaskan bahwa WFH bukan ajang untuk bersantai, melainkan sebuah instrumen Efisiensi Energi yang nyata.
Ditemui usai melantik 8 Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemkab Trenggalek, Rabu (1/4), Wakil Ketua APKASI ini memberikan tantangan terbuka kepada seluruh jajarannya.
Baginya, kebijakan ini adalah ujian integritas bagi struktur APBD.
”Prinsipnya begini, pemerintah pusat menekankan efisiensi di tengah lonjakan harga energi.
Maka saya tanya, buat apa WFH kalau struktur APBD-nya tidak berubah? Kalau tidak bisa mewujudkan efisiensi, untuk apa dilakukan?” tegas Mas Ipin.
Mas Ipin tidak main-main. Beliau telah menyiapkan kalkulasi matang. Dengan asumsi WFH satu hari dalam seminggu (4 hari dalam sebulan dari 25 hari kerja), maka seharusnya ada pemangkasan beban operasional sebesar 20%.
”Saya akan minta simulasi. Biaya listrik, makan-minum, hingga perjalanan dinas harus turun 20%. Kalau tidak turun, kenapa harus WFH?
Saya tidak mau menciderai hati masyarakat!” imbuhnya dengan nada bicara yang memanas.
Bupati muda ini menginginkan hasil nyata dari penghematan tersebut. Dana yang berhasil dipangkas dari operasional kantor nantinya akan dialihkan untuk:
Pembangunan Infrastruktur yang masih menjadi PR besar di Trenggalek.
Dana Cadangan Darurat untuk mengantisipasi krisis ekonomi.
Subsidi dan Bantuan Sosial bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga energi.
Mas Ipin memberikan sinyal bahwa WFH di Trenggalek tidak akan selalu jatuh pada hari Jumat. Hal ini dilakukan untuk mematahkan stigma negatif di masyarakat tentang long weekend bagi ASN.
”Jangan sampai ada asumsi, enak banget jadi ASN, gaji tetap tapi libur panjang’. Di Jawa Timur, Ibu Gubernur sudah mencontohkan di hari Rabu.
Yang penting bukan hari apa, tapi mana penghematannya?” tegasnya.
Pengecualian Pelayanan Publik
Meski menuntut efisiensi tinggi, Mas Ipin memberikan pengecualian bagi unit pelayanan publik seperti Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikurangi kualitasnya demi penghematan semata.
Saat ini, Mas Ipin tengah melakukan koordinasi intensif dengan tim anggaran dan kepegawaian. Pesannya hanya satu, buktikan efisiensimu, atau kebijakan ini hanya akan menjadi formalitas belaka.
Editor: Dahono
