Foto Boby / Dian Arifin Sekretaris Komisi 1 DPRD Trenggalek dari Fraksi PKS
TRENGGALEK – Dian Arifin Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Trenggalek dari Fraksi PKS, memberikan kritik tajam terkait penataan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
Ia menyoroti banyaknya jabatan yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang dinilai menghambat akselerasi kebijakan dan pencapaian target daerah.
Dian menegaskan bahwa keberadaan Plt seharusnya tidak menjadi solusi jangka panjang. Selain kewenangannya yang terbatas dalam mengambil kebijakan strategis, masa jabatan Plt juga dibatasi aturan hanya tiga bulan dan dapat diperpanjang satu periode.
”Kondisi ini memicu rotasi yang terlalu sering. Kalau sudah dua kali di pos itu, harus ganti orang lagi.
Akibatnya, dinamisasi kepegawaian macet. Meski daerah mungkin butuh, tapi kalau terlalu lama, kinerja jadi tidak maksimal,” ujar Dian Arifin.
Menurut Dian, ketidakmaksimalan kinerja pejabat Plt berdampak langsung pada capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menekankan bahwa jabatan definitif adalah keharusan, terutama pada sektor-sektor krusial.
Layanan Publik: Kecamatan dan dinas yang bersentuhan langsung dengan rakyat tidak boleh dibiarkan kosong atau diisi Plt terlalu lama karena merugikan masyarakat.
Dinas Penghasil: Sektor seperti Dinas Pariwisata serta Dinas Komindag menuntut kinerja maksimal untuk mendongkrak PAD.
”Saat ini kita mengalami defisit anggaran dan PAD tidak terpenuhi. Kita butuh orang-orang definitif yang bisa mengelola dinas dengan sungguh-sungguh agar visi Bupati menjadikan Trenggalek ‘Kota Atraktif’ bisa terwujud,” imbuhnya.
Dian menyebut kondisi di Trenggalek cukup ironis. Dengan jumlah pegawai lebih dari 10.000 orang, Trenggalek memiliki banyak ASN yang layak menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). Namun, realitanya banyak posisi strategis yang justru dibiarkan kosong.
Ia juga menyoroti nasib para pegawai berprestasi yang karirnya terhambat.
”Kami menjumpai orang dengan rekam jejak bagus tapi tidak mendapat promosi.
Ada yang dari jalur profesional masuk ke struktural, berprestasi, namun karena dinamika tertentu malah dikembalikan ke fungsional. Ini sangat disayangkan,” ungkapnya.
Mengingat adanya informasi sekitar 80 ASN yang akan pensiun, Dian Arifin mendesak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera melakukan peninjauan kembali dan pengisian jabatan secara transparan.
Fraksi PKS berharap penempatan personel didasarkan pada profesionalisme dan kemampuan, bukan sekadar kedekatan atau senioritas belaka.
”BKPSDM harus segera bergerak. Jabatan pelayanan publik harus terisi dengan baik supaya hak rakyat terpenuhi dan target daerah tercapai. Jangan sampai dinamisasi kepegawaian dianggap tidak normal karena terlalu banyak Plt,” pungkasnya.
Editor : Dahono
