Foto : Prokopim / BPK dijadwalkan bakal “berkantor” di Kota 1001 Goa selama 30 hari
PACITAN MAKNAJATIM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur resmi memulai pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Pacitan.
Tim auditor lembaga negara tersebut dijadwalkan bakal “berkantor” di Kota 1001 Goa selama 30 hari ke depan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana publik.
Kehadiran tim BPK disambut langsung oleh Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, dalam forum entry meeting yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Rabu (18/02). Pertemuan strategis ini dihadiri lengkap oleh jajaran Sekda, Staf Ahli, Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, hingga seluruh camat se-Kabupaten Pacitan.
Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Mas Aji ini menegaskan komitmennya terhadap transparansi keuangan.
Ia menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kooperatif dan cepat tanggap dalam menyajikan data yang dibutuhkan auditor.
”Insya Allah Pacitan sudah siap. Untuk itu, saya minta seluruh jajaran selalu siap jika dibutuhkan untuk memenuhi kelengkapan dokumen maupun data pendukung lainnya,” tegas Bupati.
Ketua Tim BPK Perwakilan Jawa Timur, Hanggit Rani Wijayanti, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan tugas rutin tahunan. Fokus utama pemeriksaan interim kali ini meliputi:
Pemantauan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan tahun sebelumnya.
Reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI) untuk memastikan prosedur keuangan berjalan sesuai aturan.
Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan pemeriksaan lebih lanjut.
Uji petik lapangan berupa pengecekan fisik aset atau proyek pembangunan.
Menariknya, Hanggit juga memberikan peringatan tegas terkait integritas proses audit. Ia menghimbau jajaran Pemkab Pacitan untuk waspada terhadap oknum-oknum yang mencoba memanfaatkan situasi.
”Kedepan, semoga tidak ada pihak-pihak lain yang mengatasanamakan BPK untuk mengambil informasi demi keuntungan pribadi,” ujarnya mengingatkan.
Pemeriksaan ini menjadi krusial bagi Pemkab Pacitan guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi standar emas kredibilitas tata kelola keuangan daerah.
editor : Dahono
