banner 728x250

Mas Syah: Pastikan Aspirasi Kelompok Rentan Masuk Program Prioritas

banner 120x600
banner 468x60

Foto : TGX / Plh. Bupati Trenggalek Syah Mohamad Natanegara secara resmi membuka MUSRENA KEREN

​TRENGGALEK MAKNAJATIM – Pemerintah Kabupaten Trenggalek kembali mempertegas komitmennya dalam menghapus sekat eksklusi dalam perencanaan daerah.

banner 325x300

Plh. Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Kelompok Rentan Lainnya (MUSRENA KEREN) 2026 di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Kamis (26/2).

​Langkah ini diambil untuk memastikan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 berjalan secara partisipatif, inklusif, dan berkeadilan.

​Sejak digagas pada tahun 2019, MUSRENA KEREN hadir sebagai jawaban atas keterbatasan Musrenbang reguler yang dinilai belum mampu menampung aspirasi kelompok rentan secara utuh.

Pemkab Trenggalek menegaskan bahwa forum ini adalah ruang strategis, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.

​”Kita ingin memastikan bahwa perencanaan RKPD tahun 2027 benar-benar responsif gender, ramah anak, serta inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan,” tegas Mas Syah dalam arahannya.
​Poin Utama Komitmen Pemerintah:

​ Menempatkan perempuan sebagai pilar vital pembangunan sosial dan ekonomi.

​Menjamin lingkungan yang aman dan sehat bagi generasi penerus.

​ Memastikan akses setara terhadap layanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja.

​”Aspirasi yang dihimpun harus menjadi bagian integral dalam penyusunan program perangkat daerah.

Kebijakan harus tepat sasaran dan berdampak nyata, bukan hanya tumpukan dokumen administratif,” ujar Plh. Bupati Syah dengan nada lugas.


​Mas Syah, yang juga mantan anggota DPRD Trenggalek, menginstruksikan seluruh peserta untuk menyampaikan usulan yang konkret dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Ia menekankan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan dan semangat “no one left behind” (tidak ada yang tertinggal) harus menjadi dasar mutlak dalam setiap pengambilan keputusan.

​Melalui transparansi dan kolaborasi ini, Pemkab Trenggalek bertekad menciptakan tata kelola pemerintahan yang benar-benar berpihak pada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Editor : Dahono

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *