Foto : Boby / Sukarudin Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek saat wawancara dengan awak media
TRENGGALEK MAKNAJATIM – Rapat kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek dengan OPD mitra membahas APBD Th 2026, Rabu (12/11/2026).
Sukarudim Ketua Komisi IV mengatakan, rapat kerja tersebut membahas APBD Tahun 2026 dengan fokus utama pada isu stunting dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.
Jumlah balita stunting masih tinggi, yaitu 2.100 balita yang membutuhkan bantuan anggaran.
Total kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,8 miliar lebih.
Anggaran saat ini baru tersedia Rp 200 juta.
’ Jika kekurangan anggaran ini tidak dipenuhi, berpotensi besar menyebabkan peningkatan kasus stunting.” ungkapnya.
Komisi IV meminta target pendapatan Dinas Kesehatan yang tertuang di KUA PPAS 2026 dinaikkan, untuk mengejar kebutuhan anggaran stunting tersebut.
Kebutuhan lain dari kenaikan pendapatan akan digunakan untuk anggaran 157 orang PPKBD dan kebutuhan anggaran Rp 276 juta lebih untuk 971 orang terkait data lain.
Target setoran ke Kasda (Sisa Lebih Perencanaan/SILPA yang direncanakan), Komisi IV menargetkan RSUD dr. Soedomo menyetor Rp 6 miliar ke Kas Daerah (Kasda) pada tahun 2026.
Mekanismenya pendapatan BLUD RSUD dr. Soedomo yang ditargetkan Rp 151 miliar tidak seluruhnya dibelanjakan di BLUD (RBA 151 Miliar), tetapi Rp 6 miliar ditahan dan disetor ke Kasda sebagai subsidi silang.
Alasanya, RSUD dr. Soedomo memiliki hutang, dan setoran Rp 6 miliar dianggap wajar.
Lebih lanjut menurut Sukarudin, pelayanan rawat jalan dokter spesialis (eksekutif) akan beroperasi penuh mulai Januari 2026 setelah MoU dengan BPJS. Masyarakat diimbau memanfaatkan fasilitas RSUD sendiri.
Untuk RSUD Panggul tidak Ada Target Setoran (SILPA), RSUD Panggul tidak diminta untuk memiliki target setoran ke Kasda, karena masih banyak hal yang harus diselesaikan, terutama terkait SDM.
Sisa anggaran (SILPA) yang awalnya direncanakan Rp 400-500 juta akan digunakan untuk tambahan SDM, khususnya dokter spesialis kandungan (obgyn), yang saat ini masih dalam skema MoU (dua minggu di Panggul, dua minggu tidak).
Target Pendapatan tahun 2025 Rp 6 miliar (tercapai).
Target 2026, Dinaikkan menjadi Rp 10 miliar karena adanya penambahan fasilitas dan SDM.
Kesimpulannya, Komisi IV mendorong peningkatan kemampuan fiskal daerah, melalui optimalisasi pendapatan Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Soedomo, untuk menutupi kekurangan anggaran yang krusial, terutama untuk penanganan stunting, dan subsidi silang untuk kebutuhan daerah.”pungkasnya.
Editor : Tatang


















