Foto : Boby Granada / Sukarudin Ketua komisi IV DPRD Trenggalek
TRENGGALEK MAKNAJATIM – Rapat kerja komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek Bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) mitra ,bertempat di aula dewan ,Jumat (8/8/2025).
Sukarudin saat dikonfirmasi mengatakan, untuk menanamkan patriotisme kepada anak anak kita, sebelum masuk jam sekolah, diputar lagu lagu kebangsaan.
Kemudian disekolah SMPN maupun swasta, punya group Paduan suara, untuk lagu lagu kebangsaan.
Selain itu Sukarudin juga meminta tambahan penghasilan bagi pendidik PAUD dan TK, karena ini sangat penting, pasalnya yang menyediakan bibit unggul, ada di Lembaga ini.
Masih menurut politikus senior dari PKB ini “ pendidik yang ada di PAUD dan TK sekarang mendapatkan insentif kurang lebih Rp 500.000,- dan akan kita naikkan minimal menjadi Rp 600.000,- setiap bulan”.ujarnya.
Kemudian kaitanya dengan TK ada potensi 4 yang bisa di negerikan, hanya tadi ada masalah, Ketika ini dinegerikan, maka pendidiknya semua harus negeri.
Ini kita cari jalan keluarnya karena kita kasihan, mau dikemanakan GTY ( Guru Tetap Yayasan ) , jika semua dari negeri.
Atas kondisi tersebut kita akan mencari Solusi, bagaimana caranya nanti, agar GTY tetap mengajar disitu.
Kemudian masalah Bahasa jawa, kita minta ada anggaran untuk mengadakan workshop para guru untuk mapel bahasa jawa.
Karena, ketika di tanya di masing masing Lembaga, ternyata tidak punya guru bahasa jawa, ini yang sangat memprihatian.
Lebih lanjut kaitanya dengan ini, kita perlu anggaran tambahan penghasilan bagi guru PAUD, juga anggaran untuk pendampingan madin.
Dari propinsi sudah ada 6 bulan, semestinya kabupaten kena beban juga 6 bulan, tetapi di draf masih tiga bulan, nanti kita mintakan menjadi 5 bulan dulu, sukur kalau nanti pada saat membahas APBD tahun 2026, mampu menjadi 6 bulan, sehingga bisa satu tahun anggaran .
“Ditambahkan madin didalamnya, termasuk tambahan pendapatan bagi para guru di sekolah sekolah swasta, jadi semuanya bukan untuk madin, yang penting programnya masuk, jangan sampai kemudian di APBD tahun 2026, programnya tidak ada, padahal ini sangat penting.” ungkapnya.
Perkara nilainya sedikit tidak apa apa, nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan kita, jika dalam pembahasan APBD tidak memungkinkan, maka bisa dirasionalisasi ulang.”tutupnya.
Editor : Tatang
